Mengapa mahasiswa UGM menggeruduk acara Budiman Sudjatmiko? – 'Kami muak dan tidak percaya dengan rezim'

Sumber gambar, KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA
- Penulis, Heyder Affan
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
- Penulis, Furqon Ulya Himawan
- Peranan, Kontributor BBC News Indonesia di Yogyakarta
- Telah diterbitkan
- Waktu membaca: 9 menit
Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menegaskan bahwa aksi mahasiswa menggeruduk acara yang dihadiri tiga pejabat pemerintah di UGM, Senin (15/06), merupakan puncak "rasa muak dan ketidakpercayaan" kepada pemerintah. Pengamat meminta pemerintah menyelesaikan "akar masalah" ketimbang menyalahkan aksi geruduk tersebut.
Acara diskusi itu dihadiri Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.
Gladwin, juru bicara mahasiswa UGM, mengatakan bahwa aksi penggerudukan di acara tersebut adalah bentuk akumulasi kekecewaan mereka kepada pemerintah, yang selama ini dianggap tidak berpihak pada rakyat.
"Itu adalah akumulasi kemuakan kami pada pemerintah," kata Gladwin di hadapan awak media.
Mereka juga menegaskan bahwa aksi itu merupakan "aksi korektif dan spontan".
Dalam rilis yang diterima BBC News Indonesia, Kamis (18/06) siang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan aksi penggerudukan itu merupakan "anomali dalam kehidupan demokrasi kampus."
Menurut Qodari, dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya dijawab melalui dialog dan forum diskusi, bukan dengan membubarkan kegiatan pihak lain.
"Nah kalau misalnya tidak setuju dengan satu forum, idealnya bikin forum yang lain. Jadi forum itu dilawan dengan forum, bukan dengan dibubarkan," tandas Qodari.
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Tetapi, menurut mahasiswa UGM, acara yang dihadiri Budiman Sudjatmiko itu "hanya ajang pamer pencapaian pemerintah" dan bukan acara diskusi substantif.
Mahasiswa UGM juga menyayangkan sebagian pemberitaan yang semata menyorot keributannya semata dan yang menuding bahwa seolah-olah aksi mahasiswa itu anti-dialog.
"Bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tidak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat?" kata mereka.
Dihubungi secara terpisah, pengamat politik dari Fisip Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini mengatakan, aksi geruduk mahasiswa UGM ke acara yang dihadiri Budiman Sudjatmiko dan dua pejabat lainnya, merupakan noktah dari persoalan yang lebih besar.
"[Aksi geruduk mahasiswa] itu ekspresi saja, itu simtom dari gejala sosial yang lebih besar," kata Nur Hidayat kepada wartawan BBC News Indonesia, Heyder Affan, Rabu (18/06) malam.
Persoalan yang lebih besar itu, demikian Nur Hidayat, adalah masalah ekonomi yang membuat masyarakat terhimpit. Dia menyebut badai PHK, nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM dan komoditas lainnya, hingga daya beli masyarakat melemah.
Di sisi lain, kata Nur Hidayat, masyarakat melihat kasus-kasus korupsi yang menampilkan aktor-aktor negara. Mereka inilah yang disebutnya tidak mampu menjaga perasaan publik.
Nur Hidayat menyontohkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan eks pemimpin Badan Gizi Nasional (BGN).
Keresahan masyarakat seperti itulah, sambungnya, yang kemudian disuarakan oleh mahasiswa.
"Posisi mahasiswa di Indonesia itu adalah indikator dari keresahan masyarakat," katanya.
Dari situasi itu, menurut Nur Hidayat, lalu terjadilah aksi penggerudukan mahasiswa UGM terhadap acara yang dihadiri Budiman Sudjatmiko dkk.
Nur Hidayat kemudian mengibaratkan kehadiran mahasiswa itu seperti termometer.
"Termometer itu kan indikator dari adanya suhu tubuh yang memanas. Dengan kata lain, mahasiswa hanya merefleksikan adanya keresahan-keresahan itu tadi," paparnya.
'Hanya ajang pamer pencapaian pemerintah'
Sikap sejumlah mahasiswa UGM itu dilontarkan dalam jumpa pers di depan Balairung, UGM, Rabu (17/06) siang, seperti dilaporkan wartawan Furqon Ulya Himawan untuk BBC News Indonesia.
Keterangan pers ini digelar menanggapi berbagai respons atas aksi geruduk tersebut.
Mereka menganggap ada beberapa narasi, potongan video, serta pemberitaan terkait aksi geruduk itu "sering kali tanpa menghadirkan konteks dan kronologi yang utuh."
Di hadapan wartawan, mereka menganggap acara yang dihadiri Budiman Sudjatmiko itu "hanya ajang pamer pencapaian pemerintah" dan bukan acara diskusi substantif.

Sumber gambar, Furqon Ulya Himawan
Kelompok mahasiswa UGM ini juga menyayangkan sebagian pemberitaan yang semata menyorot keributannya semata dan yang menuding bahwa seolah-olah aksi mahasiswa itu anti-dialog.
"Bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tidak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat?" kata mereka.
Dalam jumpa pers itu, menurut Gladwin, mahasiswa yang ikut dalam aksi geruduk di Gelanggang Inovasi dan Kreativias (GIK) UGM, juga ikut terlibat.
Budiman Sudjatmiko, yang hadir di acara di GIK pada Senin malam, menjadi sasaran kemarahan para pendemo.
Baca juga:
Dalam aksi itu, mahasiswa menuding Budiman sebagai "pengkhianat".
"Kita tahu apa yang dilakukan Prabowo, tapi bagaimana dia [Budiman] mendukungnya," ujarnya.
"Ketika pelanggar HAM maju jadi presiden, dan seorang yang pernah jadi korban malah mendukungnya, nah itu perlu dipertanyakan," kata Gladwin.
Apa reaksi Istana atas aksi geruduk Budiman Sudjatmiko?
Dalam rilis yang diterima BBC News Indonesia, Kamis (18/06) siang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan aksi penggerudukan itu merupakan "anomali dalam kehidupan demokrasi kampus."
Bakom menyebut peristiwa itu sebagai pembubaran kegiatan dialog antara pemerintah dan mahasiswa di UGM oleh sekelompok mahasiswa.
Menurut Qodari, diskusi sempat berlangsung lancar selama sekitar 45 menit sebelum akhirnya dibubarkan.
"Dalam forum itu, hadir pula mahasiswa lain yang tidak menolak acara dan ikut berpartisipasi dalam diskusi," klaim Qodari.
"Tapi kemudian tiba-tiba muncul sekelompok orang, mahasiswa yang membubarkan acara itu, termasuk juga dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Nah ini sebetulnya anomali," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/06).

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Rakha Raditya Yahya
Dia menyebut kegiatan yang dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko "bukan lah agenda baru."
Sebelumnya, kegiatan serupa telah digelar di sejumlah perguruan tinggi dan berlangsung tanpa kendala berarti.
"Acara di UGM sendiri juga sudah disiapkan jauh-jauh hari, sudah mendapatkan izin, dan karena itu bisa diselenggarakan," katanya.
Qodari berkata bahwa masyarakat, termasuk kampus, terdiri dari beragam kelompok dengan aspirasi dan pandangan yang berbeda.
Karena itu, sambungnya, perbedaan pendapat seharusnya dikelola melalui mekanisme demokrasi yang memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangannya.
Menurut Qodari, dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya dijawab melalui dialog dan forum diskusi, bukan dengan membubarkan kegiatan pihak lain.
"Nah kalau misalnya tidak setuju dengan satu forum, idealnya bikin forum yang lain. Jadi forum itu dilawan dengan forum, bukan dengan dibubarkan," tandas Qodari.
Apa empat tuntutan mahasiswa UGM?
Dalam acara itu, mahasiswa UGM juga menyoroti berbagai kasus, seperti kriminalisasi terhadap aktivis, hingga peraturan yang dianggap memperluas peran aparat keamanan di ruang sipil.
Mereka juga mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, membebaskan seluruh tahanan politik serta memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang dianggap mengalami kriminalisasi.
Kedua, mereka meminta pemerintah menghentikan segala bentuk pembatasan terhadap aksi demonstrasi.
Ketiga, mahasiswa mendesak penarikan militer dari ruang sipil serta pencabutan UU TNI dan UU Polri.
Dan keempat, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.

Sumber gambar, Istimewa
"Jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, kami menantang pemerintah untuk membuktikannya," ujar Ketua Senat Mahasiswa UGM, Mesa, dalam pernyataannya.
Dalam bagian lain keterangannya, para mahasiswa UGM ini menyoroti berbagai kebijakan dan program pemerintah yang disebut tidak berpihak pada rakyat.
Mereka antara lain menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate di Papua Selatan, pengesahan UU Militer hingga UU Polisi.
Mereka juga mendesak rektor UGM menyampaikan sikap resmi mengenai kondisi demokrasi dan berbagai persoalan yang menjadi perhatian sivitas akademika.
'Demo mahasiswa, alarm ada masalah yang harus diatasi'
Pakar politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menyebut mahasiswa memanggul peran untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Posisi mahasiswa itu, kata dia, tidak terlepas dari faktor sejarah.
"Hampir sepanjang perjalanan republik ini, bahkan sebelumnya, mahasiswa adalah penggerak dari pelembagaan keresahan masyarakat," kata Nur Hidayat.
Dia merujuk pada peran mahasiswa Indonesia pada tahun1908, 1928, 1945, 1966, dan juga tahun 1998.

Sumber gambar, Getty Images/Robertus Pudyanto
"Itu jelas merefleksikan peran mahasiswa dalam menyuarakan keresahan masyarakat. Dan itu bukti bahwa mahasiswa sebagai termometer itu bekerja," ujarnya.
Dan menurutnya, ketika mahasiswa mulai menyuarakan keresahan masyarakat, hal itu merupakan "alarm bahwa ada persoalan yang harus cepat diselesaikan."
"Bukan hanya komunikasi yang harus diperbaiki dari negara kepada publik, tapi juga inti dari persoalan itu sendiri yang harus diselesaikan," kata Nur Hidayat.

Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images/Ryan Suherlan
Nur Hidayat menekankan agar pemerintah serius menyelesaikan inti persoalan yang diprotes mahasiswa. Menurutnya, pemerintah saat ini justru berusaha menciptakan situasi "menghadap-hadapkan satu kelompok mahasiswa dengan kelompok mahasiswa lainnya".
Dalam konteks inilah, Nur Hidayat menangkap kesan bahwa pemerintah mengabaikan tuntutan mahasiswa. Dan sebaliknya, pemerintah seperti mau mengusik mahasiswa.
"Dokter yang baik tidak akan mengkampak termometer, tapi justru menurunkan suhu ruangan atau suhu tubuh, dan bukan memecah termometernya," ujarnya.

Sumber gambar, Anadolu via Getty Images/Agoes Rudianto
"Apa yang dilakukan mahasiswa itu hanya simtom, bukan akar masalahnya sendiri. Tugas pemerintah untuk memperbaiki akar masalahnya," kata Nur Hidayat.
Bagaimana menyikapi tudingan Budiman Sudjatmiko 'berkhianat'?
Budiman Sudjatmiko sempat mempertanyakan tudingan "pengkhianat" sebagai aktivis 1998 yang bergabung ke rezim Prabowo Subianto.
Dalam wawancara dengan Kompas.tv, Budiman menolak tudingan sebagai pengkhianat Reformasi.
Budiman mengatakan, dia mendukung pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
"Tidak bergabung dalam pemerintahan diktatorial," katanya.

Sumber gambar, Antara Foto
"Artinya, saya bergabung pada pemerintahan yang bukan hasil dari sebuah bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu."
Dan penyelenggaraan pemilu itu, kata Budiman, adalah hasil Reformasi 1998.
Menyikapi respons aksi mahasiswa yang menganggap Budiman Sudjatmiko "berkhianat", pengamat politik dari Fisip Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini enggan menyalahkan sikap mahasiswa itu.
Bagi Nur Hidayat, sikap mahasiswa seperti itu harus dibaca dari dinamika tuntutan moralitas terhadap sosok Budiman Sudjatmiko.

Sumber gambar, AFP via Getty Images
"Itu harus dibaca sebagai bagian dari dinamika tuntutan moralitas [aktivis mahasiswa] junior kepada [eks aktivis mahasiswa] senior-seniornya. Dan tidak perlu ditarik-tarik ke aspek lain," ujarnya.
Menurutnya, sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi penggerudukan ke acaranya Budiman Sudjatmiko dkk. itu semula "memiliki harapan besar" kepada para seniornya.
"Kita tahu secara teoritis, semakin tinggi harapan, maka semakin besar peluangnya untuk kecewa," ujar Nur Hidayat.
"Jadi saya melihatnya bahwa mahasiswa UGM ini sedang menuntut atau meminta pertanggungjawaban moral kepada senior-seniornya yang dulu juga melakukan hal yang sama," jelasnya.
Menyinggung tentang pilihan eks aktivis mahasiswa yang saat ini berlabuh ke dalam kekuasaan demi melakukan perubahan dari dalam, Nur Hidayat tidak yakin hal itu dapat terjadi.
"Saya sejak dulu tidak terlalu yakin mereka dapat mengubah keadaan, kecuali kalau mereka menjadi top leader," katanya.
Dia menilai, peran melakukan perubahan dari dalam kekuasaan itu sulit terjadi, karena "kekuasaan tidak vakum oleh tarik ulur dan hal-hal lainnya."
Bukannya mereka tdak berjuang, tetapi kapasitas perjuangan mereka tidak sebanding dengan rumitnya atau kompleks persoalan-persoalan yang ada, jelasnya.
"Kalau mau tuntas, ya, mereka harus jadi presiden," kata Nur Hidayat Sardini.
































